PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA SURAKARTA

Authors

Muhammad Munadi

Keywords

partisipasi masyarakat, kebijakan publik bidang pendidikan

Document Type

Article

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik bidang pendidikan di Kota Surakarta selama kurun 2005-2006. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah anggota Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Dewan Pendidikan Kota Surakarta, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Informan adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta, Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA), organisasi profesi guru, media massa, dan lembaga pendidikan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemerikasaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi metode dan sumber. Analisis data dilakukan secara interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam membuat kebijakan publik bidang pendidikan masih berdasarkan pada aturan dan bottom up. Partisipasi diawali dengan public hearing, pengisian angket, Focus Group Discussion (FGD), dan ditutup dengan public hearing. Masyarakat yang terlibat adalah guru dan kepala sekolah, siswa sekolah menengah, LSM, Dewan Pendidikan Kota Surakarta, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Solo, kelompok pinggiran di Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta, dan akademisi perguruan tinggi. Kata kunci: partisipasi masyarakat, kebijakan publik bidang pendidikan

First Page

268

Last Page

284

Issue

2

Volume

12

Digital Object Identifier (DOI)

10.21831/pep.v12i2.1431

Recommended Citation

Munadi, Muhammad (2008) "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA SURAKARTA," Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan: Vol. 12: Iss. 2, Article 7.
DOI: 10.21831/pep.v12i2.1431
Available at: https://scholarhub.uny.ac.id/jpep/vol12/iss2/7

References

Agus Dwiyanto, dkk. (2003). Reformasi tata pemerintahan dan otonomi daerah. Yogyakarta : PSKK UGM.

Anyon, Jean. (2005). What "counts" as educational policy? notes toward a new paradigm. Harvard Educational Review (electronic version); Spring 2005; 75, 1; pg. 65Armida S.

Alisyahbana. (2000). Otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Jurnal Analisis Sosial Vol. 5 No. 1 Januari 2000.

Aulia Reza Bastian. (2002). Reformasi pendidikan. Yogyakarta: LAPPERA Pustaka Utama.

Budi Winarno. (2005). Teori dan proses kebijakan publik. Yogyakarta: Medpress.

Cheng, Yin Cheong, Cheung, Wing Ming. (1995). Aframework for the analysis of educational policies [electronic version]The International Journal of Educational Management. Vol. 9,Iss.6;pg.10,12pgsBradford.

Dadang Yuliantara.(2000). Arus bawah demokrasi: Otonomi dan pemberdayaan desa. Yogyakarta: LAPERA.

Dadang Yuliantara. (2004). Tantangan memperkuat demokrasi lokal. dalam Dadang Yuliantara. Mewujudkan kabupaten partisipatif. Yogyakarta: Pembaruan.

Diamond, Larry. (2003). Developing democracy toward consolidation. Yogyakarta: IRE.

Dye, Thomas R. (1981). Understanding public policy. New Jersey: Prentice-Hall.

Eko Prasetyo (2005). Demokrasi tidak untuk rakyat. Yogyakarta:Resist Book.

Emmy Hafild. (2004). Media dan transparansi.Dalam Samsuri. Media dan transparansi. Jakarta: The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA).

Fadillah Putra. (2001). Paradigma kritis dalam studi kebijakan publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Universitas Sunan Giri.

Florestal, Ketleen and Cooper, Robb.(1997). Decentralization for education: Legal issues. Diambil dari http://www.siteresoureces.worldbank.org/ 278200-1099079877269/547664-1099080000281/Decent_ed_legal_ issues EN97.pdf.

Hardiman, F. Budi. (1993). Menuju masyarakat komunikatif. Yogyakarta: Kanisius.Hardiman, F. Budi. (2004). Demokrasi deliberatif: Model untuk Indonesia pasca-Soeharto? Basis Nomor 11-12 tahun ke-53, November –Desember 2004.

Marsh, Colin. (1996). Handbook for beginning teachers. Melbourne: Longman.

McGinn and,Welsch. (1999). Decentralization of education: why, when, what and how? From http://www.unesco.org/iiep.

Miftah Thoha. (1999). Desentralisasi pendidikan. Jurnal Pendidikan dan KebudayaanNo. 17 Tahun ke-5 Juni 1999.Nuril Huda. (1999). Desentralisasi pendidikan pelaksanaan dan permasalahannya. Jurnal Pendidikan dan KebudayaanNo. 17 Tahun ke-5 Juni 1999.

Riant Nugroho D. (2003). Kebijakan publik formulasi, implementasi, dan evaluasi. Jakarta : Elex Media Komputindo.

Sawedi Muhammad. (2002). Promoting grass root democracy and good governance through participatory local development planning. Media Partnership IPGI Volume 2 No. 2 Tahun 2002.

Sergiovanni, Thomas J., et al. (1987). Educational governance and administration 2ndEdition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.Siar Demokrasi, Edisi 2/2003. Buletin dua bulanan FORUM LSM Yogyakarta.

Suseno, Franz Magnis (2004). 75 tahun Jurgen Habermas. Basis Nomor 11-12 tahun ke-53, November –Desember 2004.

Syarif Hidayat. (2000). Otonomi daerah vs perjuangan kepentingan elit lokal: sebuah studi kasus realitas otonomi daerah. Jurnal Analisis Sosial Vol. 5 No. 1 Januari 2000.

Tilaar, HAR. (2003). Kekuasaan dan pendidikan suatu tinjauan dari perspektif studi kultural. Magelang: Indonesiatera.

Ubaidilah, A., dkk. (2000).Demokrasi, HAM, dan masyarakat madani. Jakarta: IAIN Press.

Verania Andria dan Yulia Indrawati Sari. (2000). Lampu kuning desentralisasi. Jurnal Analisis Sosial Vol. 5 No. 1 Januari 2000.

Wirst, Frederick M., and Kirst, Michael W. (1972). Political and social foundations of education. Berkeley: McCutchan Publishing Corporation.